SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA

1.       Tahap usulan

Sidang BPUPKI (29 Mei-1 Juni’45)

2.       Agenda Sidang

Membahas dasar-dasar Indonesia merdeka

3.       Pembicara

a.       Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 19945), mengusulkan asas:

1)      peri kebangsaan

2)      peri ke Tuhanan

3)      kesejahteraan rakyat

4)      peri kemanusiaan

5)      peri kerakyatan

b.       Mr. Soepomo (31 mei 1945), mengusulkan asas:

1)      Persatu

2)      mufakat dan demokrasi

3)      keadilan sosial

4)      kekeluargaan

5)      musyawarah

c.       Ir. Soekarno (1 Juni 1945), mengusulkan asas:

1)      kebangsaan Indonesia

2)      internasionalisme dan peri kemanusiaan

3)      mufakat atau demokrasi

4)      kesejahteraan sosial

5)      Ketuhanan yang Maha Esa

Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila yang menurut beliau bilamana diperlukan dapat diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila yaitu:

a.       Sosionasionalisme

b.       Sosiodemokrasi

c.       Ketuhanan yang berkebudayaan

Bahkan masih menurut Soekarno, Trisila tersebut di atas bila diperas kembali disebutnya sebagai Ekasila yaitu merupakan sila gotong-royong merupakan upaya Soekarno dalam menjelaskan bahwa konsep tersebut adalah dalam satu-kesatuan. Selanjutnya lima asas tersebut kini dikenal dengan istilah Pancasila, namun konsep bersikaf kesatuan tersebut pada akhirnya disetujui dengan urutan serta redaksi yang sedikit berbeda. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam dalam Indonesia yang baru.

Masa antara Rapat Pertama dan Kedua

Sampai akhir rapat pertama, masih belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara, sehingga akhirnya dibentuklah panitia kecil untuk menggodok berbagai masukan. Panitia kecil beranggotakan 9 orang dan dikenal pula sebagai Panitia Sembilan dengan susunan sebagai berikut:

1.       Ir. Soekarno (ketua)

2.       Drs. Moh. Hatta (wakil ketua)

3.       Mr. Achmad Soebardjo (anggota)

4.       Mr. Muhammad Yamin (anggota)

5.       KH. Wachid Hasyim (anggota)

6.       Abdul Kahar Muzakir (anggota)

7.       Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)

8.       H. Agus Salim (anggota)

9.       Mr. A.A. Maramis (anggota)

Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan (nasionalis) dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisikan:

1.       Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2.       Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.       Persatuan Indonesia

4.       Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5.       Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rapat Kedua 

10-17 Juli 1945

1.       Bentuk negara

2.       wilayah negara

3.       kewarganegaraan

4.       rancangan Undang-Undang Dasar

5.       ekonomi dan keuangan 

6.       pembelaan negara

7.       pendidikan dan pengajaran

Dalam rapat ini dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar beranggotakan 19 orang dengan ketua Ir. Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air dengan ketua Abikoesno Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Mohamad Hatta.

Dengan pemungutan suara, akhirnya ditentukan wilayah Indonesia merdeka yakni wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya.

11 Juli 1945

Panitia Perancang UUD membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang yaitu:

1.       Prof. Dr. Mr. Soepomo (ketua merangkap anggota)

2.       Mr. Wongsonegoro

3.       Mr. Achmad Soebardjo

4.       Mr. A.A. Maramis

5.       Mr. R.P. Singgih

6.       H. Agus Salim

7.       Dr. Soekiman

13 Juli 1945

Panitia Perancang UUD mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD tersebut.

14 Juli 1945

Rapat pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang UUD yang dibacakan oleh Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut tercantum tiga masalah pokok yaitu: 

1.       pernyataan Indonesia merdeka 

2.       pembukaan UUD 

3.       batang tubuh UUD

Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama Piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta.

7 Agustus 1945

Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai) dengan anggota berjumlah 21 orang sebagai upaya pencerminan perwakilan etnis, terdiri berasal dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari maluku, 1 orang dari Tionghoa.